Pemerintah Kota Bogor melakukan pengangkatan dan alih tugas sejumlah pejabat administrator serta pejabat fungsional pada Selasa, 10 November 2026. Pelantikan dipimpin Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor.
Informasi resmi Pemkot Bogor menyebut pelantikan jabatan administrator mencakup pejabat eselon III A dan III B. Selain itu, dilakukan pula pengangkatan dan alih tugas pejabat fungsional di sejumlah perangkat daerah.
Sejumlah perangkat daerah masuk dalam rotasi
Perangkat daerah yang disebut dalam pelantikan antara lain Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan, BKPSDM, Dispora, Sekretariat DPRD, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Bogor Utara.
Dalam arahannya, Dedie meminta para pejabat memperhatikan program strategis dan target kinerja di masing-masing unit. Ia juga menyoroti tugas Sekretaris Bapenda Riki Robiansah dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.
Dedie tekankan pelayanan kepada masyarakat
Dedie berpesan agar pejabat yang mendapat amanah baru menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan menjaga integritas. Kepada Camat Bogor Utara Taufik Jaya Maulana, ia meminta penguatan komunikasi dengan masyarakat serta penyelesaian persoalan di wilayah.
Wali kota juga mengingatkan pejabat untuk menjaga perilaku dan gaya hidup agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pesan tersebut disampaikan dalam konteks integritas aparatur dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatan publik.
Publik dapat mengawasi pelayanan
Rotasi dan pengangkatan pejabat merupakan bagian dari pengelolaan organisasi pemerintahan. Dampaknya terhadap pelayanan publik akan terlihat dari pelaksanaan program, respons terhadap pengaduan warga, serta pencapaian target masing-masing perangkat daerah.
Pejabat diminta mengawal target perangkat daerah
Pengangkatan dan alih tugas pejabat administrator serta fungsional merupakan bagian dari penataan organisasi pemerintahan. Setelah menempati posisi baru, pejabat memiliki tanggung jawab untuk memahami target unit kerja, memastikan koordinasi berjalan, dan menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah perangkat daerah yang disebut dalam pelantikan memiliki lingkup tugas berbeda, mulai dari urusan pendapatan, pekerjaan umum, perumahan, pendidikan, kearsipan, kepemudaan, hingga pelayanan di tingkat kecamatan. Karena itu, hasil rotasi tidak cukup dinilai dari pergantian nama atau jabatan. Warga dapat melihat dampaknya melalui kualitas layanan dan tindak lanjut persoalan di lapangan.
Integritas menjadi perhatian dalam pelayanan
Pesan mengenai integritas dan gaya hidup aparatur berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pejabat yang memegang kewenangan perlu menjalankan tugas sesuai aturan, menghindari konflik kepentingan, serta menggunakan fasilitas dan anggaran secara bertanggung jawab.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses dan responsif. Informasi mengenai prosedur, biaya resmi, waktu penyelesaian, serta kanal pengaduan perlu disampaikan secara terbuka agar warga dapat mengetahui hak dan kewajibannya.
Warga dapat memantau tindak lanjut
Pelantikan berlangsung pada 10 November 2026. Perkembangan setelah rotasi dapat dipantau melalui program kerja dan publikasi masing-masing perangkat daerah. Warga juga dapat menggunakan kanal pengaduan resmi Pemkot Bogor apabila menemukan persoalan pelayanan, dengan menyampaikan informasi yang jelas dan bukti pendukung.
Sumber: Pemerintah Kota Bogor, Diskominfo.
